– Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya melantik 322 pejabat administrator dan pengawas, Kamis (30/12/2021). Para pejabat tersebut terdiri dari 187 Pejabat Administrator (Eselon III) dan 135 Pejabat Pengawas (Eselon IV) pada satuan kerja KLHK di pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Standardisasi Instrumen (BSI) LHK. KLHK dalam pernyataannya mengungkapkan pelantikan ini merupakan langkah penyesuaian dan penataan organisasi.
Termasuk pengisian jabatan struktural sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK. Siti Nurbaya dalam sambutannya meminta jajaran pejabat di KLHK untuk menjadi pembelajar, utamanya untuk memahami konsep green leadership. “Jadilah para pemimpin yang amanah, senantiasa berkeinginan untuk terus belajar atau learning organization, pelajari dan pahami konsep green leadership, teruslah berkarya karena kita tidak tahu karya mana yang akan mengangkat nama kita di masa depan,” kata Menteri LHK.
Sebelumnya, Menteri LHK juga telah melantik sejumlah 565 pejabat fungsional. Pelantikan pejabat struktural dan pejabat fungsional hari ini sejalan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi. Pada kesempatan ini, telah dilantik juga para Kepala UPT lingkup BSI LHK.
Unit kerja Eselon I BSI LHK merupakan transformasi dari Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi KLHK. Badan ini mendapat mandat untuk memastikan usaha usaha kehutanan serta kegiatan kegiatan pemanfaatan SDA yang berimplikasi pada kualitas lingkungan hidup dan kelestarian hutan dapat terkendali dengan baik. Selanjutnya, Menteri Siti dalam arahannya kepada seluruh pejabat yang dilantik, menyampaikan bahwa tujuan pembangunan LHK tahun 2022 adalah untuk memperkuat sumbangan tapak guna pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural.
Guna mencapai tujuan tersebut, Menteri Siti mengatakan agar dapat dimulai dari mendorong dan mengelola pelibatan masyarakat, utamanya generasi muda dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Kemudian, meningkatkan peran perhutanan sosial dalam arti luas, tidak hanya dalam artikulasi ekonomi dan ekologi, tapi juga pada aspek penurunan konflik tenurial. Selain itu, dimulai juga dengan meningkatkan upaya konservasi dan pemulihan lingkungan dan ekonomi.
Utamanya dalam implementasi ekonomi karbon, serta penataan dan penertiban sebagai langkah awal dalam pengendalian perizinan. “Hasil kerja kita bersama nanti pada tahun 2022, harus kita upayakan agar dapat segera dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat, memperkuat eksistensi Kementerian dan meneguhkan peradaban bangsa Indonesia menuju Indonesia Maju,” ujar Siti.
